Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Saatnya Perempuan Melek Politik (Dialog Kebijakan Reran Perempuan dalam Partisipasi Politik) PDF Print E-mail
Written by Pontianak Pos   
Thursday, 09 October 2003 07:05

PONTIANAK. Ketika berbicara soal politik, yang terbayang adalah Pemilu, menjadi anggota Dewan di legislatif, dan politik adalah wilayah dan kekuasaan laki-laki. Sedangkan perempuan masih dianggap tidak cocok terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini karena perempuan ditempatkan pada posisi "domestik"; sehingga kesempatan dan peluang perempuan dibidang politik semakin rendah.

Demikian yang diungkapkan Rosmaniar, Penanggungjawab kegiatan dialog kebijakan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Wilayah Kalbar yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), Kamis (9/10) di Hotel Merpati kepada Pontianak Post.

"Diskriminasi terhadap hak-hak politik perempuan disebabkan oleh faktor budaya, dimana kaum lelaki masih dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior," ungkapnya. Kecendrungan ini terjadi karena pengaruh budaya patriakhi yakni pandangan laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kepercayaan lokal atau pemahaman agama," imbuhnya. Kenyataan tersebut, menurut Rosmaniar yang didampingi oleh Ir. Tri Endang S dari PPSW Jakarta, berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan.

"Hal ini tercermin pada ketidak tahuan perempuan tentang Pemilu, terjadinya mobilisasi suara perempuan pada setiap Pemilu serta minimnya minat dan kekuatan perempuan dalam politik praktis” jelasnya. Sehing­ga jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif semakin kecil, tambah Ros­maniar. Dia menyebutkan hasil Pemilu 1999 di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa komposisi perempuan di legis­latif dari 55 jumlah anggota dewan dari 8 kabupaten dan 2 kota, hanya dua perempuan di DPRD tingkat I, serta satu perempuan yang menjadi ang­gota DPRD di tingkat kabupaten. "Sedangkan di tingkat kabupaten/kota lainnya, tidak memiliki anggota legislatif perempuan," sebut perempuan yang ramah ini.

Dia mengatakan dialog yang digelar ini merupakan media atau wadah untuk memfasilitasi proses dialog kelompok perempuan basis dengan partai politik dan penyelenggara pemilu sehingga bisa mengetahui agenda parpol dan KPU menjelang Pemilu 2004 berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30 persen.

Dialog kebijakan ini menghadirkan lima narasumbe dari parpol dan penyelenggara Pemilu, masing-masing Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya dan Komisi Pemilihan Umum. Peserta yang hadirsekitar 90 anggota kelompok perempuan basis dampingan PPSW di wilayah Pontianak. (eka/pk)

Last Updated on Tuesday, 08 June 2010 07:12
 
30% Kursi Perempuan Dalam Politik PDF Print E-mail
Written by Equator   
Thursday, 09 October 2003 07:12

Pontianak. Anggapan minor di masyarakat saat ini, bahwa wanita tidak cocok terlibat dalam kegiatan politik. Kenyataan itu berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan yang tercermin pada ketidaktahuan perempuan tentang pemilu. Padahal di pasal 65 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 disebutkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

"Perbincangan hangat tentang politik saat ini pastilah pemilu. Berbicara pemilu, maka yang terbayang adalah menjadi anggota dewan di legeslatif. Peran politik perempuan masih ditempatkan pada posisi domestik, sehingga kesempatan dan peluang perempuan di dibidang politik semakin rendah," ungkap Rosmaniar, Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Wilayah Pontianak.

Dikatakannya, kalau diskriminasi terhadap hak-hak politik perempuan disebabkan oleh faktor budaya, dimana kaum laki-laki masih dianggap sebagai rnahluk yang kuat dan superior. Kecendrungan ini terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat), kepercayaan lokal atau pemahaman agama. "Kenyataan itu berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan," ucapnya disela-sela Dialog Kebijakan Peran Perempuan Dalarn Partisipasi Politik di Wilayah Kalbar di Hotel Merpati, Kamis (9/10) kernarin.

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:23
Read more...
 
Demam VCD Iklan Sabun, Lecehkan Perempuan PDF Print E-mail
Written by Pontianak Pos   
Saturday, 22 June 2002 07:01

PONTIANAK - Larisnya VCD bajakan casting 9 model iklan sabun yang beredar di kota Pontianak, dinilai telah meruntuhkan moral perempuan secara umum.

Sejumlah kalangan bereaksi keras terhadap tindak pelecehan tersebut. Menurut Fitria Villa Sahara, Anggota PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Kalbar, ketika ditemui oleh Pontianak Post mengatakan hal itu terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai moral yang dimiliki oleh kedua belah pihak, salah satunya dari pihak perempuan itu sendiri. Sementara itu ungkapnya, dari pihak produser sendiri semata-mata memikirkan segi bisnisnya dengan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki model bersangkutan

"Tapi sebenarnya perempuan itu sendiri yang merasa memiliki kelebihan dan nilai jual sehingga dengan mudahnya mengeksploitasi diri," jelasnya prihatin.

Pembuatan setting VCD casting iklan sabun, bukan hanya telah melecehkan perempuan tetapi juga melakukan penipuan dan sudah pasti perbuatan melanggar hukum. "Tak adanya UU khusus yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, sehingga kasus pelecehan terhadap perempuan semakin meningkat," tandasnya. Karenanya ia meminta Pemerintah membuat kebijakan dan kepastian hukum yang secara khusus mengatur pelanggaran terhadap perempuan, sehingga pelaku pelecehan terhadap perempuan bisa dijerat dengan kepastian hukum tersebut.

Villa juga menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang cenderung kurang perhatian terhadap pembinaan dan pemberdayaan perempuan, terutama di Kalbar. Ketegasan dari peraturan dari pemerintah harus lebih dikaji lebih lanjut.

Sehingga ada kepastian hukum yang dapat menjerat pelaku pelecehan terhadap perempuan. Namun, Villa juga tidak mengelak kalau pelecehan terhadap perempuan, disebabkan adanya anggapan dari masyarakat, bahwa perlakuan tersebut wajar. "Perempuan seharusnya segera menyadari nilai-nilai moral yang dimiliki, bahwa sebenarnya posisi perempuan itu kuat" demikian harapan Villa mengakhiri pembicaraan.(mnk)

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:23
 
Dari Dialog Kebijakan Perempuan: Kesempatan & Peluang, Hanya Perempuan yang Tahu PDF Print E-mail
Written by Pontiank Pos   
Wednesday, 24 October 2001 07:16

SERINGKALI tudingan terhadap ketidakmampuan peran perempuan tanpa alasan yang kuat. Namun hal itu juga tak patut pula disalahkan. Karena manifestasi keberadaan perempuan sesungguhnya tergantung kepada perempuan itu sendiri. Setidaknya, sebagai figur perempuan, mereka harus tahu potensi yang dimilikinya. Perempuan harus tahu potensi dirinya. Karena tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya, sulit mengatakan perempuan adalah mahluk yang tidak mampu. Karena faktor kesempatan hanyalah bagian dari upaya mengisi peluang yang sesungguhnya sudah ada dalam diri perempuan.

Demikian antara lain benang merah, dari dialog kebijakan "Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" yang digelar Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Rabu (24/10) kemarin, di Hotel Merpati Pontianak. Dialog yang melibatkan perempuan dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat, diikuti utusan dari empat kecamatan se Kota Pontianak. Terungkap dalam dialog tersebut berbagai persoalan perempuan.

Mulai dari kesempatan berkiprah di pemerintahan, sulitnya mendapatkan bantuan modal bila usaha dilakukan perempuan, hingga peluang berkiprah di dunia politik seperti di legislatif. Betapa tidak, dari sekian ribu perempuan di Kalbar yang ada sekarang ini hanya sebagian kecil saja yang bisa "menikmati" kesempatan tersebut. Fenomena paling ironis ada pada kedudukan sebagai anggota dewan. Hanya segelintir, bahkan dihitung dengan sebelah tangan pun masih ada jari yang tersisa. Ini menunjukan bahwa kesempatan dan peluang untuk menunjukan kemampuan perempuan sangatlah sulit.

Seorang perempuan dari Fathayat NU misalnya mengemukakan, bahwa sesungguhnya banyak kesempatan yang ada. Namun kepercayaan dari kaum lain (baca pria), terkadang mempengaruhi peran wanita dalam berkiprah. "Hal-hal semacam ini, masih terus menjadi kendala tanpa disadari oleh kita semua," katanya. Hal senada lainnya diungkap penanya lainnya. Bahkan sikap pemerintah terhadap pengiriman TKW juga menjadi perbincangan hangat.

Ibu-ibu yang umumnya berasal dari berbagai kelompok masyarakat ini, tak segan menyatakan bahwa pemerintah belum bertindak tegas terhadap calo dan semacamnya yang mengeksploitasi kaum perempuan. Hadir sebagai nara sumber dalam dialog itu antara lain ketua Komisi E Drs Abdul Rahmi, Wakil Walikota Drs Salman Djiban, dari BPEK Dra Kusbi dan dari Bappeda Kalbar. Pembicara umumnya merespon positif kegiatan ini dengan harapan dapat ditindaklanjuti.(lyn/pk)

 

Last Updated on Wednesday, 05 May 2010 06:03
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3

Translator

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini12
mod_vvisit_counterKemarin9
mod_vvisit_counterMinggu ini42
mod_vvisit_counterMinggu lalu85
mod_vvisit_counterBulan ini264
mod_vvisit_counterBulan lalu239
mod_vvisit_counterTotal318699

We have: 3 guests online
Your IP: 54.81.197.127
 , 
Today: Sep 20, 2017